 |
| Wali Kota
Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di Pekayon, Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa
(19/2) |
BEKASI, SANCA NEWS.COM – Beberapa hari ke belakang,
jagat maya dibikin ramai oleh wacana pemekaran wilayah sekitar Ibu Kota.
Selain wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali
Kota dan Bupati Bogor, Bima Arya dan Ade Yasin, pembentukan wilayah kota
administrasi Jakarta Tenggara pun muncul ke permukaan.
Adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, yang mengusulkan
Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara.
Dikutip dari Kompas.com merangkum berbagai komentar terkait wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta itu:
Pepen Emoh gabung Bogor Raya
Rahmat Effendi alias Pepen menawarkan dua opsi menanggapi wacana
pembentukan Provinsi Bogor Raya yang rencananya akan mencaplok Bekasi.
Pertama, Pepen menawarkan agar provinsi tersebut bernama Pakuan Bagasasi. Dia menolak nama Bogor Raya dipakai untuk provinsi.
Alasannya, usia Bekasi diperkirakan lebih tua dari Bogor. Seolah
gengsi, Pepen tidak mau nama Bekasi yang dulunya Bagasasi lenyap begitu
saja karena Bogor yang usianya lebih muda.
"Jadi, Bekasi sebenarnya lebih tua dari Bogor. Kalau mau, ya
(namanya) provinsi Pakuan Bagasasi. Tinggal lihat sejarahnya saja, jadi
(penamaannya) punya unsur historis," kata Pepen, Jumat (16/8).
Jakarta dan Bekasi dinilai berkerabat
Opsi kedua, Bekasi bergabung ke Jakarta. Pepen bahkan melontarkan ide
nama jika Bekasi masuk wilayah Jakarta. Nama yang dia usulkan adalah
Jakarta Tenggara, tanpa merujuk dari mana gagasan itu muncul.
"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Pepen.
Sejarawan Bekasi, Ali Anwar tak menampik hubungan dekat Jakarta dan
Bekasi. Selain pernah berada dalam satu wilayah karesidenan pada era
kemerdekaan, Jakarta dan Bekasi sama-sama berangkat dari kultur Betawi.
Ditambah, hingga saat ini, kedua kota punya hubungan erat, seperti
kemitraan pembuangan sampah, kepolisian yang sama-sama di Polda Metro
Jaya, dan lain-lain.
Yakin disetujui warga Bekasi
Pepen mengakui, wacana ini belum jelas arahnya karena belum ada perbincangan sama sekali di jajarannya.
Meski begitu, ia meyakini jika warganya bakal setuju apabila Bekasi bergabung dengan Jakarta.
"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar Pepen.
Disarankan referendum
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Pepen
agar mengadakan referendum terkait isu bergabungnya Bekasi dalam
wilayah administrasi DKI Jakarta.
"Saya menyarankan kepada Wali Kota untuk melalukan referendum atau jejak pendapat kepada masyarakat," ujar Ariyanto.
"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi.
Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian
hasilnya diformulsikan jadi kebijakan politik," tambah dia.
Ariyanto pun meyakini bahwa unsur-unsur Pemerintah Kota Bekasi bakal setuju jika digabung ke DKI Jakarta.
Dinilai untungkan Bekasi
Sementara itu, Bekasi dinilai akan diuntungkan secara finansial
apabila bergabung dengan Jakarta, ketimbang bersama Provinsi Jawa Barat.
"Provinsi Jawa Barat secara ekonomi kurang bagus. Itu sebabnya
pemerintah (Kota Bekasi) lebih baik kembali Jakarta. Karena kalau
kembali ke Jakarta, Jakarta itu kan punya APBD besar, bisa mencapai Rp
70 triliun, kalau Bekasi yang cuma Rp 5 triliun ditambah lagi Rp 5
triliun kan bisa jadi Rp10 triliun, selesai dah tuh urusan kesehatan,
pendidikan, pembangunan segala macam, kalau gabung ke Jakarta," papar
sejarawan Bekasi, Ali Anwar.
Warga Bekasi, Syahbandar (26) juga punya pendapat serupa. Dia
terpincut dengan aneka infrastruktur di Jakarta yang menurutnya jauh di
atas Kota Bekasi.
"Infrastrukturnya masih minim, kentara banget, masuk Jakarta sudah
beda. Harapannya, JPO (jembatan penyeberangan orang) bisa ikut
cakep-cakep. Bekasi mah JPO-nya enggak ada yang bagus, enggak
menyeluruh. Pemerataan pendidikan juga penting. Duitnya kan banyak DKI.
Misalnya, di Jakarta ada KJP, itu juga lumayan buat nanti kalau sudah
punya anak," jelas Syahbandar, Senin.
Kata Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghargai adanya wacana Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.
Namun, Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Aspirasi itu kita menghargai, kita hormati, dan biar berproses di
pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies
di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin
(19/8).
"Tata pemerintahan itu wewenangnya pemerintah pusat. Jadi, kita
tunggu saja bagaimana arah dari pemerintah pusat. Kalau itu adalah
keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies. (Donny/Sanca).