Agustus 2019

Kapolres barelang AKBP. Prasetyo Rahmat Purboyo. S.I.K . HH, Waka Polres Barelang AKBP. Muji Supriadi dan Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP. Andri Kurniawan menunjukkan hasil kejahatan tersangka didepan Mako Polres Barelang (foto Rizal Chaniago)



BATAM, SANCANEWS.COM - Polisi Barelang bersama dengan Tim Saber Pungli menetapkan Personil oknum Dinas Perikanan Kota Batam AS sebagai tersangka dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangkap) senilai 500 Dolar Singapura, Kamis (29/08/2019) malam.

“Tim Satgas Saber Pungli Polresta Barelang berhasil mengamankan tersangka AS Staf Budidaya Perikanan Kota Batam terkait kasus suap dengan satu orang nelayan dari daerah belakang Padang,” ungkap Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo S.IK,M.H, didampingi Wakapolres AKBP Muji Supriyadi SH selaku Ketua Saber Pungli Polresta Barelang dan Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan.

Tersangka AS di amankan pada Selasa (27/8) sekitar pukul 18.00 WIB di Cafe Excelso Tiban. Berikut barang bukti berupa uang dolar Singapur sebanyak 5 lembar pecahan 50 dolar dan dokumen surat – surat disita petugas Tim Satgas Saber Pungli.

Oknum tersangka AS didampingi petugas saat memaparkan atas penangkapan dirinya oleh Satgas Saber Pungli Polres Barelang. ( foto: Rizal Chaniago)

Suap tersebut terkait dengan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan, dengan modus tersangka AS memperlambat prosesnya.

Modus tersebut dilakukan AS, agar nelayan memberikan sejumlah uang kepada yang bersangkutan dengan tujuan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak cepat diterbitkan dan nelayan bisa membeli minyak harga subsidi.

“AS memperlambat proses surat rekomendasi yang harusnya selesai dalam waktu satu hari apabila syarat-syarat lengkap, kemudian diperlambat sampai dengan satu minggu,” ungkapnya.

Prasetyo menambahkan, dari hasil OTT tersebut kita mengamankan uang yang di gunakan untuk menyuap pegawai tersebut sebesar 500 dollar Singapura, HP dan beberapa dokumen rekomendasi pembelian minyak.

“Penyelidikan ini tidak sebatas terhenti dengan tertangkapnya AS dan akan terus dikembangkan,” tambahnya.

Akibat perbuatannya AS diancam dengan Pasal 12 huruf A UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup, 20 tahun penjara atau sesingkat-singkatnya 4 tahun penjara dengan denda Rp. 200 Juta sampai Rp. 500 Juta.(Rizal chaniago)

Sebagai akibat tindakannya, AS diancam dengan Pasal 12 huruf A UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, 20 tahun penjara atau minimal 4 tahun penjara dengan denda Rp. 200 Juta hingga Rp. 500 juta. (Rizal Chaniago)

Pelantikan anggota DPRD Sumbar, Kamis (28/8)



PADANG, SANCA NEWS.COM - Sebanyak 65 anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024 dilantik. Anggota dewan diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Panusunan Harahap.

"Apakah Bapak-Ibu bersedia untuk disumpah?" tanya Panusunan. Para anggota DPRD yang dilantik serempak menjawab bersedia.

Usai pengucapan sumpah, prosesi dilanjutkan dengan pemasangan 'Tuah Sakato', lambang daerah Sumbar.

Parpol yang mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 menguasai kursi parlemen dengan total 44 kursi. Partai Gerindra memiliki 14 kursi, PKS, PAN dan Demokrat masing-masing 10 kursi.
Sedangkan kursi lainnya, Golkar (8 kursi), PPP (4 kursi), NasDem, PDI-P dan PKB masing-masing 3 kursi.

Pimpinan sementara DPRD dipegang oleh Desrio Putra dari Partai Gerindra dan Irsyad Syafar dari PKS.

Pelantikan anggota DPRD Sumbar, Kamis (28/8/2019)
Pelantikan anggota DPRD Sumbar, Kamis (28/8)

Berikut ini adalah nama-nama ke-65 anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024. Ini sesuai dengan hasil penetapan rapat pleno terbuka KPU Sumbar yang dikelompokan menurut perolehan suara partai.

Gerindra (14 kursi, 476.985 suara)
1. Desrio Putra
2. Hidayat
3. Evi Yandri
4. Tri Suryadi
5. Jempol
6. Ismunandi Syofyan
7. Yunisra Syahiran
8. Khairuddin Simanjuntak
9. Nurkhalis
10. Supardi
11. Mesra
12. Syafruddin Putra
13. Maro Syahjohan
14. Mukhlis Yusuf Abid

PKS (10 kursi, 389.526):
1. Gustami Hidayat
2. Rahmad Saleh
3. Muhammad Ridwan
4. Rinaldi
5. Rafdinal
6. M. Ihpan
7. Irsyad Syafar
8. Budiman
9. Nurfirmanwansyah
10. Hamdanus

Partai Demokrat (10 kursi, 358.566)
1. Suwirpen Suib
2. HM. Nurnas
3. Ismet Amzis
4. Nofrizon
5. Sabar, As
6. Darman Syahladi
7. Jefri Masrul
8. Arkadius Dt Intan Bano
9. Irzal Ilyas
10. Ali Tanjung

Partai Amanat Nasional (10 kursi, 346.197)
1. Indra Dt. Rajo Lelo
2. Maigus Nasir
3. Muhammad Ikhbal
4. Andri Warman
5. Muzli M. Nur
6. Dody Delvy
7. Yosrizal
8. Syahrul Furqon
9. Ahmad Rius
10. Muhayatul

Golkar (8 kursi, 265.184)
1. Afrizal
2. Sitti Izzati Aziz
3. Lazwardi Erman
4. Benny Utama
5. Syafaruddin Dt Bandaro Rajo
6. Hendra Irwan Rahim
7. Khairunas
8. Zarfi Deson

PPP (4 kursi, 159.007)
1. Syafril Huda
2. Syawal
3. Daswippetra
4. Imral Ade Nangsi

Nasdem (3 kursi, 145.629)
1. Taufik Syahrial
2. Irwan Afriadi
3. Bakri Bakar

PDIP (3 kursi, 128.986)
1. Albert Hendra Lukman
2. Syamsul Bahri
3. Leli Arni

PKB (3 kursi,102.681)
1. Firdaus
2. Donizar
3. Rico Alviano (Dkn).



Kutipan dari : Detik

Mulai 1 September 2019, Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar Diputihkan, Pindah ke BA Gratis



PADANG, SANCA NEWS.COM – Pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Non BA di Sumbar direncanakan mulai tanggal 1 September hingga 31 Desember 2019.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah Sumatera Barat (Sumbar) Zaenuddin kepada TribunPadang.com, Selasa (27/8).

"Ya, pemutihan ini direncanakan 1 September hingga 31 Desember 2019. Semua kendaraan berhak ikut penghapusan denda pajak. Kan itu diputihkan dendanya. Kalau yang kemarin-kemarin belum bayar pajak, nanti bayar pajak tetap, cuma yang diputihkan dendanya. Kemudian, misal ada mobil yang bukan BA. Misal B atau mungkin selain BA, kalau balik nama ke sini (balik nama ke BA) itu diputihkan. Gratis bayar pajak balik namanya ke BA, tapi bayar pajak kendaraanya tetap," jelas Zaenuddin.

Zaenuddin menjelaskan, teknis pembayaran dilakukan dengan cara wajib pajak mendatangi kantor Samsat, lalu cukup bawa STNK dan bayar di Samsat. "Pembayaran bisa dilakukan diSamsat yang ada di Sumbar," kata Zaenuddin.

Zaenuddin menambahkan, program pemutihan denda PKB dan BBNKB Non BA diperuntukkan untuk semua jenis kendaraan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi pajak.

"Penerimaan pajak diharapkan meningkat. Jadi target pajak di Sumbar bisa lebih tinggi. Lalu, kendaraan yang punya nomor polisi non BA diharapkan bisa membayar pajaknya di Sumbar.

Kalau sekarang, kendaraan non BA bayarnya di Jakarta. Jadi kan nanti DKI Jakarta menerima pajaknya. Sementara kendaraannya berada di sini (Sumbar).

Itulah salah satu tujuannya agar kendaraan non BA yang beroperasional di Sumbar bayar pajaknya itu di Sumbar dan menjadi penerimaan Sumbar," ujar Zaenuddin.

Zaenuddin mengatakan, kebijakan ini sudah pernah diberlakukan dan berdasarkan regulasi diperbolehkan. "Mudah-mudah ada dampaknya, jadi meningkat penerimaan pajaknya.

Lalu harapan kita masyarakat juga berbondong-bondong untuk bayar pajak. Selama ini mungkin denda pajaknya terlalu berat, jadi dengan adanya pemutihan ini jadi gak berat bayar pajaknya karena dendanya diputihkan," harap Zaenuddin.

Zaenuddin juga menyebut penerimaan pajak Sumbar masih kurang. Oleh karena itu, pihaknya mendorong masyarakat untuk bayar pajak terutama yang sudah memiliki objek pajak. (sanca).


Anggota DPRD DKI Jakarta
 
JAKARTA, SANCANEWS.COM - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih pada pemilihan 2019 dilantik hari ini di gedung DPRD DKI Jakarta jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. Senin (26/8).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 153 / PL.01.9-Kpt / 31 / Prov / VIII / 2019 tanggal 12 Agustus 2019. Keputusan ini berisi tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

Ketika dihubungi sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi sebagai penanggung jawab pelantikan mengatakan, bahwa pelantikan anggota dewan 2019-2024 juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dijadwalkan dari pukul 10:00 hingga selesai, akan ada sekitar 500 orang yang menghadiri acara ini. Termasuk eksekutif, pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan dan stafnya juga menghadiri pelantikan." kata Yuliadi.

"Ditentukan bahwa ada 106 anggota dewan terpilih, yaitu PDIP 25 kursi, Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi," sebutnya.

Kemudian ia melanjutkan, Kursi PAN 9, Kursi PSI 8, Kursi Nasdem 7, Kursi Golkar 6, Kursi PKB 5 dan Kursi PPP 1.

Adapun nama-nama anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 2019 antara lain sebagai berikut.

PDIP
Prasetyo Edi Marsudi
Pandapotan Sinaga
Wa Ode Herlina
Agustina H (Tina Toon)
Jhonny Simanjuntak
Ida Mahmudah
Steven Setia Budi Musa
Gani Suwondo
Dwi Rio Sambodo
Gilbert Simanjuntak
Syahrial
Pantas Nainggolan
Rasyidin
Manuara Siahaan
Gembong Warsono
Indrawati Dewi
Panji Virgianto
Yuke Yurike
Lauw Siegvrieda
Cinta Mega
Ong Yenny
Ima Mahdiah
Merry Hotma
Hardiyanto Kenneth
Stephanie Octavia

Gerindra
Iman Satria
Dian Pratama
S Andyka
Moh Taufik
Prabowo Soenirman
Zuhdi Mamduhi
Adi Kurnia Setiadi
Thopaz Nuhgraha Syamsul
Syarif
Ichwanul Muslimin
Abdul Ghoni
Esti Arimi Putri
Purwanto
Wahyu Dewanto
Nurhasan
Inggard Joshua
Rany Mauliani
Yudha Permana
Syarifudin

PKS
Dany Anwar
H Ismail
Moh Arifin
Yusriah Dzinnun
Taufik Zoelkifli
Muhayar
Abdurrahman Suhaimi
Nasdiyanto
Umi Kulsum
Muhammad Thamrin
Khorudin
Achmad Yani
Dedi Supriadi
Solikhah
Nasrullah
Abdul Aziz

Demokrat
Desie Christhyana Sari
Neneng Hasanah
Faisal
Ferrial Sofyan
Mujiyono
Misan Samsuri
Ali Muhammad Johan
Achmad Namawi
Nur Afni Sajim
Wita Susilowaty

PAN
Riano P Achmad
Oman Rohman Rakinda
Syahroni
Zita Anjani
Bambang Kusumanto
Farazandi Fidinansyah
Habib Muhamad Bin Salim Alatas
Lukmanul Hakim
Guruh Tirta Lunggana

PSI
Idris Ahmad
Anthony Winza Probowo
Viani Limardi
Justin Adrian
Anggara Wicitra Sastroamidjojo
August Hamonangan
William Aditya Sarana
Eneng Malianasari

NasDem
Hariadi Anwar
Muhammad Idris
Hasan Basri Umar
Wibi Andrino
Nova Harivan Paloh
Abdul Azis Muslim
Jupiter

Golkar
Basri Baco
Dimaz Raditya
Judistira Hermawan
Taufik Azhar
Jamaludin
Khotibi Achyar

PKB
Jamaluddin Lamanda
Hasbiallah Ilyas
Sutikno
Yusuf
Ahmad Ruslan

PPP
Matnoor Tindoa (sanca)

Ilustrasi Gabion


 
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Dinas Kehutanan DKI Jakarta berjanji akan buka-bukaan soal anggaran instalasi gabion yang disebut-sebut bernilai Rp 150 juta. Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati menerangkan anggaran Rp 150 juta itu bukan hanya untuk instalasi Gabion.

"Saya sampaikan juga, Rp 150 juta itu bukan hanya membuat satu titik ini. Tapi satu anggaran di Dinas Kehutanan di bidang pertanamanan ya, layaknya kita menghias kota. Jadinya ada pembuatan umbul-umbul, ada dekorasi, itu ada di dalamnya," kata Suzi di lokasi instalasi gabion, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (25/8).

Ia menyatakan Dishut DKI bakal memerinci anggaran instalasi gabion sebagai upaya transparasi. Namun, Suzi menegaskan Pemprov DKI Jakarta memang memiliki anggaran khusus untuk menghias kota-kota jika ada acara-acara tertentu.

"Nanti kita akan lagi detailkan (anggaran Gabion), supaya semua menjadi terbuka," tuturnya.
"Saya akan lihat lagi anggarannya. Tapi kalau yang Rp 150 juta adalah besaran kita punya kegiatan dekorasi kota dalam rangka kegiatan-kegiatan khusus seperti ulang tahun DKI, HUT RI, atau (acara) kenegaraan-kenegaraan khusus lainnya," jelas Suzi.

Suzi kemudian mengulas instalasi bambu 'getah getih' yang semula didirikan di lokasi gabion dan dihancurkan. Suzi menyampaikan bambu getah getih juga masuk dalam ornamen kota.

"Getah getih juga salah satu ya. Ornamen Sea Games (Asian Games) yang kita tahu. Ornamen kota juga seperti itu," kata dia. (Dkn).

 
Koalisi Kawal Capim KPK menggelar konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Minggu (25/8)

JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang terdiri dari tujuh kelompok masyarakat sipil menilai Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan lembaga antirasuah tutup kuping dari masukan masyarakat.

Kondisi ini disebabkan proses seleksi pimpinan KPK yang menyisakan berbagai persoalan serius.
Mulai dari tindakan atau pernyataan pansel, proses seleksi, hingga calon-calon yang tersisa hingga sejauh ini.

Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK Kurnia Ramadhana mencatat sejumlah hal yang dilakukan pansel selama proses pemilihan calon pimpinan.


“Pertama, pansel seakan tidak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Respons yang diberikan oleh pansel acapkali negatif dan defensif padahal penyikapan atas langkah-langkah pansel dalam penyaringan pimpinan KPK. Bukan hanya oleh kalangan masyarakat sipil antikorupsi. Namun sudah mencakup perwakilan organisasi agama hingga mantan pimpinan KPK,” jelas Kurnia di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (25/8).

Hal lain, pada 25 Juni 2019 pansel menghembuskan isu radikalisme pada proses pemilihan pimpinan KPK.

Padahal, hal itu sama sekali tidak relevan. Karena seharusnya yang disuarakan oleh Pansel adalah aspek integritas.

“Posisi ini memperlihatkan keterbatasan pemahaman pansel akan konteks dan mandat KPK sebagai penegak hukum,” imbuhnya.


Selanjutnya ada sejumlah penegak hukum aktif menjadi pimpinan KPK. Pada 26 Juni 2019 Koalisi mencatat pansel menyebutkan bahwa lebih baik pimpinan KPK ke depan berasal dari unsur penegak hukum.

Alasan pansel, lantaran penegak hukum dipandang lebih berpengalaman dalam isu pemberantasan korupsi.

Meski logika tersebut dinilai keliru karena seakan pansel tidak paham dengan original intens pembentukan KPK. (Dkn).



Kutipan dari Tribun

 
Tower Sound system yang roboh di Lapangan Chatib Soelaiman



PADANG PANJANG, SANCA NEWS.COM - Tower penyangga sound system yang tengah dipasang di lapangan bola Gedung Olah Raga (GOR) Khatib Sulaiman, Bancah Laweh Kota Padang Panjang, roboh. Kejadian itu mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka serius.


Sound system tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Kemah Budaya Nasional (KBN), mulai 26 hingga 30 Agustus mendatang.


"Ada satu korban yang meninggal. Empat orang luka-luka. Dua anak sekolah, dua orang lagi guru pendamping," terang Kapolsek Padang Panjang AKP Yuhendri kepada Sanca News, Minggu (25/8) siang.


Saat kejadian tower sound system tersebut roboh, sejumlah murid SD sedang menjalani latihan geladi resik untuk acara pembukaan Kemah Budaya Nasional, yang akan dimulai pada Senin (26/8) besok.


"Anak-anak itu sedang latihan untuk pembukaan acara besok. Petugas sound system sedang melakukan pemasangan tower. Tower-nya tiba-tiba roboh dan menimpa anak-anak," kata Yuhendri.


Akibat kejadian itu, Rara Rizkyatul Hanif (12), murid SD Negeri 03 Gunung Malintang, meninggal dunia tertimpa besi penyangga. Adapun empat orang lainnya menjadi korban luka-luka.


Keempat korban tersebut tercatat bernama Niesya Defina Putri dan Adina Raisa Claresta. Keduanya sama-sama murid SD Negeri 03 Gunung Malintang. Sedangkan dua korban lainnya adalah Tiara Afririani (28 tahun) dan Afrirona (27 tahun), masing-masing tercatat sebagai guru honorer dan staf tata usaha di sekolah yang sama.


"Keseluruhan korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan," kata dia.


Peristiwa robohnya tower sound system itu kini ditangani Polres Padang Panjang untuk penyelidikan lebih lanjut. (Donny).




PADANG, SANCANEWS.COM – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, mengamankan 12 orang pelajar yang diduga akan melakukan tawuran di Jembatan Taman Siswa, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, tiga orang diantaranya kedapatan menyimpan film dan gambar porno di handphonenya, Jum’at (23/8/2019) siang.

Salah seorang Siswa yang berpakaian putih abu-abu tersebut sempat mengelak ketika HP nya hendak di periksa petugas. "Itu saya gak tahu pak, itu Hp senior saya pak," ujar ZS sambil menahan tangis.

Sebanyak 12 orang pelajar yang diamankan, terdapat dua diantaranya pelajar SD kelas 6 dan satu orang Pelajar SMP kelas 9 pun turut diamankan petugas, yang juga sempat lari di kawasan tersebut.

Sesampainya di Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka No 3 C Padang, Petugas memberikan hukuman jalan jongkok dan hukuman tambahan berupa push-up serta lari maraton di seputaran lingkungan Mako Satpol PP, Bagi pelajar yang kedapatan menyimpan video porno tersebut diperintahkan membacakan Pancasila, Selanjutnya seluruh pelajar tersebut diarahkan untuk melaksanakan sholat Ashar berjemaah di surau praja wibawa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Al Amin mengatakan sebelum razia petugas mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa akan ada tauran yang akan dilakukan pelajar di seputaran tamsis, untuk mengatasi hal tersebut, petugas lapangan langsung di terjunkan ke lokasi.

Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelajar dan petugas di lokasi, alhasil sebanyak 12 orang pelajar diamankan, Untuk selanjutnya seluruh pelajar yang diamankan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah.

"Kita akan lakukan pemanggilan terhadap pihak sekolah dan orang tua, agar bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut di sekolah mereka masing-masing sekaligus menjemput para pelajar ini, Kita juga membuat surat pernyataan kepada pelajar untuk tidak mengulanginya lagi," ungkapnya. (Humas/Sanca)

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Morina Harahap, SH, MM bersama dengan Staf



JAKARTA, SANCANEWS.COM - Rumah Detensi Imigrasi Jakarta berlokasi di Jalan Peta Selatan Kalideres, dipimpin oleh Morina Harahap.SH.MM. wanita cantik dari Sumatera Utara. Pada kesempatan ini ketika tim Sanca News diterima dengan baik dan penuh kekerabatan oleh Morina dan beberapa stafnya, mengadakan pertemuan (tatap muka) untuk memperkuat persahabatan dan komunikasi sebagai mitra. Jumat (23/8).

 

Dalam kehidupan sehari-harinya, informasi diterima dari rekan-rekannya di lapangan dan pengamatan lapangan, wanita ini terlihat ramah, sopan, mudah bergaul, rendah hati, dan berdedikasi, yang membuat semua stafnya sangat menghormatinya.


Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Morina Harahap, SH, MM beserta Staff dan Crew Sanca News


Morina, panggilan akrabnya, selain sopan, juga memiliki karisma tinggi yang didukung oleh pendidikan formal yang berkualitas, sehingga layak disebut Kartini hari ini.

 

"Alhamdulillah, karena saya dipercaya oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas saya di sini, selama dua tahun hingga hari ini tidak ada lagi keributan atau gesekan di antara mereka," katanya.

 

Ketika diwawancarai secara langsung, Morina menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Jakarta memiliki moto yang tulus, tegas dan berintegritas tinggi, karena moto ini dapat memberikan contoh peringkat terbaik untuk berurusan dengan orang asing yang mengalami masalah.

 

"Bagi saya, hal terpenting dalam menjalankan tugas saya adalah memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi, kami memperlakukan mereka dengan baik dan memanusiakan manusia, terutama saya seorang ibu, oleh karena itu saya sering memperlakukan jajaran di sini sebagai keluarga saya sendiri, tetapi saya selalu memprioritaskan agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, baik kepada Negara dan yang maha kuasa. Insya Allah, jika melaksanakan tugas dengan amanah dan tanggung jawab, tidak peduli seberapa berat tugas atau tanggung jawab kita dapat melakukannya dengan tersenyum," sebutnya Morina.

 

Selain itu, menurut Morina, hingga hari ini ada 137 imigran dan staf yang telah mampu menjalaninya dengan baik.

 

"Kami dan staf sering bersosialisasi kepada masyarakat, baik siswa dan tokoh masyarakat tentang pengungsi, karena banyak dari masyarakat kami belum dapat membedakan antara pengungsi dan imigran sehingga banyak juga menyamakan status mereka," ungkap Morina Harahap, SH. MM ke Team Sanca  News. (tim)


Nurshobah Kasi Pemulihan di Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta


JAKARTA, SANCANEWS.COM - Pasca keributan pada Kamis (22-08-2019) tentang pengungsi di tempat penampungan sementara yang terletak di jalan Bedugul Kalideres Jakarta Barat, itu dimulai dengan masalah menyediakan distribusi makanan dan minuman yang tidak merata, menyebabkan pertengkaran di antara sesama imigran. Dalam insiden ini ada beberapa korban dengan luka ringan sampai kepala mereka bocor. Jumat (23/08).

 

Pada saat kejadian pihak Kepolisian langsung bertindak cepat melakukan pengamanan di wilayah kejadian sehingga keributan tersebut dapat diatasi, meskipun menurut informasi salah seorang pengungsi, pihak Kepolisian sempat menjadi korban pemukulan oleh seseorang dalam keributan tersebut.

 

Nurshobah Kasi Pemulihan di Dinas Sosial Pemprov DKI menyatakan, terhitung dari tanggal 31 juli 2019 kemaren sudah menghentikan bantuan makanan kepengungsi sesuai dengan arahan pimpinan, karena pertanggung jawaban penanganan pengungsi tidak berada di Pemprov DKI melainkan di UNHCR dan sesuai dengan Perpres nomor 125 tentang penanganan pengungsi, namun pertanggal 19 Agustus 2019 kemaren sampai 21 Agustus 2019 Pemprov kembali menyalurkan bantuan makanan karena pihak UNHCR tidak menyalurkan.

 

“Meskipun begitu Pemprov DKI tidak lepas tangan begitu saja, bahkan gedung yang digunakan untuk Penampungan Sementara ini adalah aset Pemprov, dan tanggal 31 Agustus 20 19 ini akan di kosongkan karena gedung ini belum memiliki sarana air juga listrik. Untuk penanganan pengungsi akan di tangani oleh Instansi terkait sesuai dengan Perpres nomor  125," jelasnya Nurshobah.

 

Masih menurut Nurshobah "Kita harapkan dari sinergitas Instansi terkait dalam penanganan pengungsi ini kita bisa dapatkan formula yang lebih baik lagi untuk penanganan pengungsi," pungkas Nurshobah. (Alizar)


Wabup Bolsel Belajar Pengelolan Informasi Publik di Pemkot Padang


PADANG, SANCA NEWS.COM - Acara penganugerahan Kepala Daerah Inovatif di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala daerah untuk saling berbagi informasi inovasi masing-masing daerah.

Seperti yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, dengan Wakil Wali (Wawali) Kota Padang Hendri Septa, Sabtu (24/8).

Dalam pertemuan yang penuh kearaban di ruang kerja Wawali Padang ini. Wabup menyampaikan kunjungan kali ini dilakukan untuk menggali informasi terkait pengelolaan informasi publik.

“Sebagaimana diketahui bahwa Diskominfo Kota Padang baru saja meraih penghargaan terbaik dua pengelolaan informasi masyarakat tahun 2019,” jelas Wabup melalui Kepala Bagian Humas Setdakab Bolsel, Kasman Jauhari.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Pemkab Bolsel ke kotanya.

Kata dia, memperoleh peringkat ke dua pengelolaan kelompok informasi masyarakat 2019 tidak lepas dari sinergitas antar Pemda dan media elektronik serta cetak.

“Adanya media Center dan PPID yang dikelola oleh Diskominfo dan Bagian Humas dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkot Malang dan ini kuncinya," ungkapnya.

Diakhir kunjunganya Wakil Bupati Bolsel diajak mengunjungi Padang Comand Center, dan Data Server Kota Padang.

Turut mendampingi Wakil Walikota Padang Kadis Kominfo, Kadis Priwisata, Kabag Humas, Kabag Protokoler, dan Pengelola PPID dan Padang Comand Center Kota Padang. (Dkn/Sanca)

Ilustrasi Obat-obatan Kadaluarsa

JAKARTA, SANCA NEWS.COM- Aparat kepolisian tengah berupaya menuntaskan kasus pemberian obat kadaluarsa oleh Pukesmas Kamal Muara kepada ibu hamil bernama Novi Sriwahyuni (21).

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, pihaknya akan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan guna melakukan sidak gabungan ke seluruh Puskesmas di Jakarta Utara.

Puskesmas Kamal Muara. (Suara.com/Yasir)
Puskesmas Kamal Muara

"Kami akan melakukan operasi gabungan terhadap beberapa puskesmas yang khususnya kita curigai yang ada di Jakarta Utara," ujar Budhi kepada wartawan, Sabtu (24/8).

Hanya saja, Budhi belum merinci wilayah mana saja yang akan menjadi fokus sidak. Tentunya, setiap Puskesmas akan dilakukan pengecekan.

"Tentunya nanti kami sudah turunkan intelijen kami untuk melihat kira-kira mana yang kita prioritaskan. Tapi secara umum seluruh daerah Jakarta Utara akan kita lakukan pengecekan," sambungnya.

Kasus pemberian obat kedaluwarsa ini baru diketahui setelah Novi Sri yang sedang mengandung janin berumur 15 minggu mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Ibu hamil bernama Novi Sriwahyuni (21) diberi vitamin B6 kadaluarsa oleh pihak Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara. (Suara.com/M. Yasir)

Ibu hamil bernama Novi Sriwahyuni (21) diberi vitamin B6 kadaluarsa oleh pihak Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara.


Novi mengalami muntah-muntah, sakit perut dan pusing kepala setelah meminum obat yang ia beli di Puskesmas Kamal Muara, Jakarta Utara.

Ternyata, obat tersebut sudah kedaluwarsa sehigga menimbulkan dampak kesehatan pada wanita hamil tersebut.

Atas keluhan tersebut, Novi membuat laporan ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 15 Agustus 2019. Laporan tersebut terigister dalam nomor laporan 940/K/VIII/2019/SEK.PENJ.

Dalam kasus ini, Puskesmas Kamal Muara dilaporkan atas tuduhan Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dkn).

Sumarni (64) menerima Kartu Lansia Jakarta dari Pemprov DKI Jakarta. Sumarni dan penerima KLJ lainnya akan mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan.


JAKARTA, SANCANEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) kepada 40.419 lansia pada 2019.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial DKI Jakarta Sri Widowati mengatakan, bantuan itu berupa pemberian dana Rp 600.000 per bulan melalui Kartu Lansia Jakarta.

"Lansia diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Kartu Lansia Jakarta itu, Rp 600.000 per bulan," ujar Sri kepada wartawan, Jumat (23/8).

Sri menyampaikan, penerima PKD akan terus meningkat tiap tahunnya. 77.524 lansia ditargetkan akan menerima PKD pada 2020.

Angka itu akan kembali meningkat pada 2021 dan 2022. "Nanti 2021 rencananya 92.533 (lansia penerima PKD) dan 2022 targetnya 107.573 (lansia)," kata dia.

Syarat dapatkan Kartu Lansia Jakarta

Sri menjelaskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi lansia untuk mendapatkan bantuan PKD. Salah satunya yakni terdata dalam basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial.

Persyaratan lainnya yakni memiliki KTP DKI Jakarta dan bertempat tinggal di Jakarta, tidak memiliki penghasilan tetap, sakit menahun atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan telantar secara psikis dan sosial.

"Kondisi sosial dan psikologisnya memang membutuhkan (bantuan)," ucap Sri.

Semua persyaratan dan ketentuan soal PKD ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia. (Dkn).

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.