 |
| Sidang sengketa hasil pemilu legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (26/7) |
PADANG, SANCA NEWS.COM - Sebanyak 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat, terancam kosong beberapa hari.
Sebab, masa jabatan periode 2014-2019 habis pada 6 Agustus 2019.
Sementara, penetapan anggota DPRD terpilih masih menunggu keputusan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
"Kami masih menunggu keputusan MK terkait gugatan pemilihan
legislatif. Dari jadwal diputuskan 6-9 Agustus," kata Ketua KPU Padang
Riki Eka Putra yang dihubungi Kompas.com, Rabu (31/7).
Riki menyebutkan, setelah diputuskan MK, masih ada mekanisme
selanjutnya yaitu pelantikan. KPU Padang akan mengajukannya ke Gubernur
melalui Wali Kota Padang
"Untuk pelantikan ini juga membutuhkan persiapan dan waktu, sehingga besar kemungkinan akan lewat dari 6 Agustus," kata Riki.
Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) tidak diatur
adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD.
Riki mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang dan KPU RI untuk mencarikan solusinya.
Menurut Riki, pihaknya sedang berkonsultasi dengan KPU RI untuk memberikan alternatif mengatasi persoalan itu.
"Kami sedang komunikasikan dengan KPU RI, agar memberikan alternatif supaya keputusan PHPU di MK bisa cepat keluar," kata Riki.
Menurut Riki, jika terbentur dengan mekanisme, maka Gubernur Sumbar
dan Kementerian Dalam Negeri selaku perpanjangan tangan presiden harus
mencarikan solusi terkait persoalan ini. (Donny)