 |
| Prabowo Subianto bersama Amien Rais (kanan) di Jalan Kertanegara, Jakarta |
JAKARTA, SANCA NEWS.COM - Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengungkapkan kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkoalisi atau rekonsiliasi dalam pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo. Prabowo mensyaratkan arah politik dalam pemerintahan Jokowi.
"Kalau memang harus betul betul untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer kemudian pro kepada rakyat dan pro pasal 33 tahun 1945 maka semua bisa dipertimbangkan kalau mau rekonsiliasi," kata Amien ketika memaparkan hasil pertemuanya dengan Prabowo di kediaman Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri, Jakarta, Selasa, (16/7) malam.
Pertemuan Amien dan Prabowo berlangsung sekitar 25 menit. Beberapa hal diungkapkan Prabowo, terutama mengenai arah politik ke depan dan pertemuannya dengan Jokowi di Stasiun MRT pada Sabtu pekan lalu.
Amien mengatakan bila arah pemetaan kebijakan politik Jokowi tidak seirama dengan yang dicanangkan Prabowo, maka Prabowo memilih berada dalam poros oposisi yang bertanggung jawab dan demokratis.
Sikap politik Gerindra itu baru akan ditentukan usai pertemuan dengan jajaran Dewan Pembina Partai Gerindra Rabu, (17/7) malam. "Kita tunggu saja hasil dari Dewan Pembina Gerindra itu," kata Amien.
Amien menyarankan perlu ada oposisi yang tangguh di kursi parlemen. Dia berkeinginan empat partai yang sebelumnya mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membentuk barisan oposisi yang tangguh untuk pemerintah.
"Jadi enggak usah lantas secara mutlak harus dipertahankan terus dibela mati matian. Tapi semua berjalan seperti roda berputar jadi ini enteng - enteng sajalah," katanya.
Terdapat empat partai politik yang pernah mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat. Saat ini, hanya PKS yang menyatakan memilih sebagai oposisi.
Amien juga memaparkan Prabowo mengatakan dalam pertemuannya dengan Jokowi pada Sabtu pekan lalu di Stasiun MRT Jakarta sama sekali tidak membicarakan mengenai potensi pembagian jatah kursi kabinet.
"Pertemuan dengan Pak Jokowi 13 Juli kemarin itu sama sekali tidak berdiskusi, bermusyawarah, tukar pikiran, mengenai power sharing, mengenai pembagian kursi, mengenai hal-hal yang mungkin kita sangka telah terjadi," kata Amien.
Pertemuan tersebut hanya untuk mendinginkan suasana sosial politik di masyarakat. "Jadi hanya betul-betul pertemuan dua tokoh yang intinya supaya tidak ada lagi cebong dan kampret sehingga yang ada tinggal cebong bersayap, artinya sudah akur," ujar Amien. (Dkn).