PADANG,
SNews - Sebanyak 1,6 juta penduduk di Sumatera Barat (Sumbar) belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal ini dikatakan Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (19/3/2019).
“Jumlah penduduk Sumbar 5,5 juta jiwa. Dari jumlah itu masih ada 1,6 juta yang belum masuk dalam program JKN,” ungkap Asyraf.
Asyraf menjelaskan, penduduk yang belum terdaftar JKN didapat dari perbandingan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di sistem BPJS Kesehatan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dia menjelaskan, masyarakat yang belum tergabung dalam program JKN tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti di Padang Pariaman pencapaian peserta BPJS Kesehatan 65 persen, atau masih ada 160 ribu penduduknya yang belum terdaftar, Pesisir Selatan 68 persen, dan masih ada 161 ribu penduduknya belum masuk JKN, Kemudian Kabupaten Solok 69 persen, atau masih ada 115 ribu penduduknya belum JKN.
“Begitu pula di beberapa daerah lain,” rincinya.
Meski demikian, menurut Asyraf, data peserta JKN di Sumbar masih perlu diverifikasi kembali. Sebab, terdapat temuan peserta JKN yang NIK-nya ganda, serta peserta dengan data ganda.
“Ada satu orang tapi terdaftar sebagai peserta mandiri, namun masih terdaftar juga sebagai penerima iuran dari APBN.
Inilah yang perlu dibahas bareng untuk menyelesaikan data sebenarnya, berapa yang belum tergabung dalam JKN-KIS.
Lalu bagaimana mengatasi warga miskin yang belum tergabung dalam JKN, apakah melalui bantuan Pemda atau CSR perusahaan,” ulasnya.
Menyikapi hal itu, Wagub Nasrul Abit memastikan akan berkoordinasi dengan seluruh bupati/wali kota agar ikut memberikan perhatian serius dalam perbaikan pendataan peserta yang belum tergabung dalam JKN.
“Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Semua harus memperhatikannya, terutama bagi daerah yang kepesertaannya JKN-nya masih rendah,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, dijadwalkan rapat bersama antara BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BKKBN.
“Mereka kita kumpulkan untuk mendapat data mikro penduduk Sumbar. Kita tidak bisa pakai data BPS, karena sifatnya makro,” imbuhnya.
(tn)
Hal ini dikatakan Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (19/3/2019).
“Jumlah penduduk Sumbar 5,5 juta jiwa. Dari jumlah itu masih ada 1,6 juta yang belum masuk dalam program JKN,” ungkap Asyraf.
Asyraf menjelaskan, penduduk yang belum terdaftar JKN didapat dari perbandingan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di sistem BPJS Kesehatan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dia menjelaskan, masyarakat yang belum tergabung dalam program JKN tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti di Padang Pariaman pencapaian peserta BPJS Kesehatan 65 persen, atau masih ada 160 ribu penduduknya yang belum terdaftar, Pesisir Selatan 68 persen, dan masih ada 161 ribu penduduknya belum masuk JKN, Kemudian Kabupaten Solok 69 persen, atau masih ada 115 ribu penduduknya belum JKN.
“Begitu pula di beberapa daerah lain,” rincinya.
Meski demikian, menurut Asyraf, data peserta JKN di Sumbar masih perlu diverifikasi kembali. Sebab, terdapat temuan peserta JKN yang NIK-nya ganda, serta peserta dengan data ganda.
“Ada satu orang tapi terdaftar sebagai peserta mandiri, namun masih terdaftar juga sebagai penerima iuran dari APBN.
Inilah yang perlu dibahas bareng untuk menyelesaikan data sebenarnya, berapa yang belum tergabung dalam JKN-KIS.
Lalu bagaimana mengatasi warga miskin yang belum tergabung dalam JKN, apakah melalui bantuan Pemda atau CSR perusahaan,” ulasnya.
Menyikapi hal itu, Wagub Nasrul Abit memastikan akan berkoordinasi dengan seluruh bupati/wali kota agar ikut memberikan perhatian serius dalam perbaikan pendataan peserta yang belum tergabung dalam JKN.
“Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Semua harus memperhatikannya, terutama bagi daerah yang kepesertaannya JKN-nya masih rendah,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, dijadwalkan rapat bersama antara BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BKKBN.
“Mereka kita kumpulkan untuk mendapat data mikro penduduk Sumbar. Kita tidak bisa pakai data BPS, karena sifatnya makro,” imbuhnya.
(tn)