Februari 2019

Kamis, Februari 28, 2019
Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
"Saat menerima mandat dari rakyat pada 17 April nanti, semua agama, semua suku, etnis, akan kita ayomi. Jadi tidak benar kalau Prabowo dibilang radikal"
 
JAKARTA - Menjawab tudingan yang menyebut dirinya adalah bagian dari kelompok radikal, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945.

"Saya mantan TNI, sejak umur 18 tahun saya sudah persembahkan jiwa raga saya untuk negara, rela mati bagi NKRI. Saya akan buktikan komitmen saya kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi dukungan GPK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedung Pemuda Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

Prabowo menilai, cap radikal yang menempel kepadanya merupakan buntut dari kedekatannya dengan kalangan Islam, para ulama serta kiai. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, tudingan radikal adalah fitnah murahan yang sengaja disebar untuk menurunkan elektabilitasnya di pemilu.

"Kalau ada bom, yang dituding Islam, tapi belum tentu. Islam kita adalah Islam rahmatan lilalamin. Islam yang membawa manfaat bagi seluruh umat dan sekalian alam," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo lantas bercerita asal-usul kedekatannya dengan para ulama dan kiai. Prabowo mengatakan, kedekatannya dengan kiai terjalin sejak dirinya menjadi prajurit TNI.

"Tentara itu sering dikirim ke daerah operasi, siap mati. Biasanya sebelum berangkat ke daerah operasi, kita sowan ke kiai, minta doa," kata mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Karenanya, Prabowo memastikan dirinya akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia tak memandang dari agama mana, suku, etnis, seperti telah dimandatkan oleh dan UUD 1945.

"Saat menerima mandat dari rakyat pada 17 April nanti, semua agama, semua suku, etnis, akan kita ayomi. Jadi tidak benar kalau Prabowo dibilang radikal," kata Prabowo. (sn)

Baca selengkapnya »

Rabu, Februari 27, 2019
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Di tengah semakin berkembangnya digitalisasi layanan keuangan saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan prioritasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, teknologi sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang terhadap layanan jasa keuangan dan hal tersebut juga  berlaku di sektor jasa keuangan.

"Kami dari OJK tidak akan melarang itu, bagaimana masyarakat mendapat teknologi itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memonitor dengan jelas dan kita bisa memberikan koridor. Bagaimana mereka operasinya itu sampai tujuan, jadi masyarakat bisa mendapat manfaat, harga murah dan juga mereka tidak dibohongi dalam arti mereka dilindungi," ujar Wimboh dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) di Jakarta, Selasa.

Koridor disini, lanjut Wimboh, tidak berarti OJK akan membatasi perkembangan layanan keuangan digital, seperti fintech misalnya. Otoritas justru memberikan jalur berupa kebijakan dalam bentuk regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat maupun fintech itu sendiri.

"Kebijakannya secara umum dapat diyakini dan dipahami oleh semua fintech "provider", secara  transparan dan harus ada yang bertanggung jawab. Tentunya tidak boleh melanggar UU yang ada. Jadi bagaimana kaidah-kaidah itu dipahami. Tanpa itu bisa menjadi liar sehingga konsumen merasa tidak dilindungi," kata Wimboh.

Menurut Wimboh, potensi berkembangnya fintech, terutama fintech yang menyalurkan pinjaman (peer to peer lending) sangat besar mengingat sekitar 40 persen masyarakat Indonesia masih belum memiliki rekening bank.

"Sekarang ini banyak masyarakat yang euforia dengan pinjaman online. Pinjaman online itu cepat meskipun mahal, untuk itu sekarang terjadi beberapa "assesment". Nah makanya jika ada masyarakat yang tidak terlindungi, kita panggil dia," ujar Wimboh.

Oleh karena itu, ia pun mengimbau kepada pelaku fintech untuk segera mendaftarkan perusahaannya dan mendapatkan izin dari OJK. Ia menegaskan pihaknya melalui Satgas Waspada Investasi, tidak akan segan-segan menutup perusahaan fintech tersebut.

"Sekitar 600 lebih fintech yang kami tutup karena tidak mendaftar ke OJK. Makanya segera mendaftar agar menjadi legal," ujarnya. (ant)
Baca selengkapnya »

Rabu, Februari 27, 2019
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. (Foto: Istimewa)
.......Di antara jihad yang wajib adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, Muslim atau non-Muslim"


BANJAR -- Jihad bisa diterapkan dengan menyejahterakan seluruh kalangan masyarakat baik orang Islam ataupun non-Muslim.

Hal ini dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, di Banjar, Selasa belum lama ini.

"Jihad hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Di antara jihad yang wajib adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, Muslim atau non-Muslim," kata Said.

Dia mengatakan kewajiban kolektif itu salah satunya harus diperankan pemerintah. Semua masyarakat yang baik yang bukan pembunuh, pengedar narkoba, koruptor dan yang jahat lainnya, harus dijamin oleh pemerintah.

Pemerintah, kata dia, wajib menjamin pangan mereka termasuk sandang, papan, kesehatan dan biaya kesehatannya.

Singkat kata, Said mengatakan pemerintah berkewajiban untuk membuat masyarakatnya sejahtera tanpa membedakan latar belakangnya.

Fardhu kifayah soal kesejahteraan, kata dia, sebagaimana merujuk pada ilmu fikih yang populer di kalangan pesantren "Fathul Mu'in".

"Oleh karena itu, jika ada salah seorang warga Kota Banjar yang meninggal dunia karena kelaparan, maka satu kota akan ketimpa dosa karena hal tersebut," katanya. (ant)
Baca selengkapnya »

Senin, Februari 25, 2019
Ilustrasi
PADANG -- Lantaran diduga kerap berbuat cabul kepada siswi MTS di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), seorang pelaku begal payudara berhasil ditangkap polisi setelah sebelumnya berusaha melarikan diri dengan memanjat atap bangunan sekolah.

Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol Rico Fernanda mengatakan, pelaku berhasil diamankan setelah polisi menyergapnya di atap, dan mengeluarkan tembakan peringatan.

"Sempat kabur lewat atap, namun tim naik juga ke atas bangunan mengejar pelaku. Sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan yang membuat pelaku turun ke bawah," kata Rico di Mapolsek Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumbar, Senin (25/2/2019).

Pelaku diketahui bernama Adek Putra Jaya alias Coret (23), yang merupakan anak dari penjaga sekolah di MTS Negeri Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung. Aksi cabulnya ini kerap meresahkan siswi-siswi di sekolah tersebut.

Polisi yang mendapat laporan dari warga, langsung mengejar pelaku. Saat hendak dilakukan penangkapan, ketika itu Coret baru saja selesai melakukan begal payudara ke korbannya.

"Pelaku merupakan residivis tindak pidana kekerasan, dan pernah kami amankan karena telah mencuri pakaian dalam wanita," ujarnya.

Kini Coret diamankan di Mapolsek Lubuk Begalung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pencabulan dan Perlindungan Anak dengan ancaman lima tahun penjara. (in)
Baca selengkapnya »

Senin, Februari 25, 2019
Juru bicara KPK Febridiansyah. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dinilai masih rendah.

Hal ini dikemukakan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febridiansyah yang mengatakan bahwa berdasarkan data institusinya dalam pelaporan LHKPN 2019, tingkat kepatuhan tersebut hanya 17 persen padahal batas waktu pelaporan tanggal 31 Maret 2019.

"Kepatuhan laporan harta penyelenggara negara secara umum masih rendah, sekitar 17 persen," kat Febridiansyah usai menghadiri peluncuran lama rekamjejak.net di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN yang masih rendah karena baru 40 orang yang melaporkan dari 560 orang jumlah anggota DPR.

Di lembaga DPD RI menurut dia, tingkat kepatuhan yang melaporkan harta kekayaannya sudah mencapai 60 persen dan kemungkinan bisa meningkat karena batas waktunya hingga 31 Maret mendatang.

"Semua nama tersebut terbuka, bisa diakses di website KPK sehingga jika dikaitkan untuk mengetahui rekam jejak anggota DPR menjadi baik," ujarnya.

Dia mencontohkan di tahun 2018, tidak ada satu pun anggota DPRD yang melaporkan harta kekayaannya sehingga publik bisa melihat siapa calon yang pantas dipilih.

Febri menghimbau kepada penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya dengan informasi yang benar dan apabila ada kesulitan bisa menghubungi KPK.

"Laporan LHKPN itu sudah rinci, formulirnya bukan kertas lagi namun tinggal buka akun LHKPN nanti diberikan petunjuk, jauh lebih mudah. Tidak ada hambatan berarti kalau ada niat untuk melaporkan sehingga jangan sampai ada kesan cari alasan seperti sulit lapor atau laporannya harus rinci," katanya.

Dia menilai laporan tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk mencegah tindak pidana korupsi sehingga kalau laporannya tidak benar maka ada masalah mendasar. (ant)
Baca selengkapnya »

Senin, Februari 25, 2019
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjend (Purn ) H. Asril Hamzah Tanjung S.Ip


Jakarta, Snews -- Kemajuan teknologi di zaman sekarang ini sudah menuntut hampir semua orang untuk berhubungan dengan internet.

Memang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali manfaat yang sudah diberikan oleh Internet. Kehadiran internet ini juga sudah membawa perubahan di segala bidang di seluruh penjuru dunia, diantaranya pemanfaatan internet sebagai media edukasi dan bisnis.

Kehadiran internet dalam dimensi pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak dan sudah merupakan kebutuhan, karena sudah menjadi suatu ke butuhan maka kehadiran internet pada dasarnya sangat membantu dunia pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih kondusif dan interaktif.

Dimana para peserta didik tidak lagi di perhadapkan dengan situasi yang konvisional, namun mereka akan sangat terbantu dengan adanya metode pembelajaran yang lebih menekankan aspek pemakaian lingkungan untuk sarana belajar.
Dari ke kiri ke kanan: Staf Ahli Bidang Komunikasi Menkominfo Gungun Siswandi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjend (Purn) H.Asril Hamzah Tanjung Sip, dan Otniel komando Praktisi e-commerce.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mayjend (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung SIp, Wakil Ketua komisi 1 DPR RI dalam seminar yang bertajuk "Pemanfaatan internet sebagai media edukasi dan bisnis dalam rangka sosialisasi Redesain USO", yang diselenggarakan Senin (25/2/19) di hotel Balerung, Jalan Matraman Jakarta.

Seminar ini kerjasama Komisi I DPR RI dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi kementrian Menkominfo.

Sementara itu, Staf ahli bidang komunikasi dan media Menkominfo Gungun Siswadi ditempat yang sama mengatakan "Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Pada saat ini data 2017 sudah 143 juta pengakses internet di Indonesia, 50 persen pengguna usia13 sampai 34 tahun dan 87 persen internet digunakan untuk akses media sosial.

Internet biasanya digunakan untuk berkomunikasi, mencari dan berbagi informasi dan juga bisa untuk peluang usaha," ujar Gungun. (Alizar)
Baca selengkapnya »

Minggu, Februari 24, 2019


Jakarta, SancaNews.Com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Jakarta Utara M.Junaidi mengadakan tablik Akbar atau tasyakuran di kantor DPC Relawan Aksi Menangkan Prabowo-Sandi (RAMPAS) Penjaringan Jakarta Utara. Sabtu (23/05/2019).

 

Acara dihadiri ketua umum RAMPAS T.Helmi, wakil ketua 1 Delvi Tasar, wakil ketua 2 Muslim Abdullah, ketua DPW RAMPAS DKI Hj Ummi Ella serta jajaran kepengurus DPP, DPW, DPC dan acara Tablik Akbar tersebut tampak hadir wakil ketua BPN Rahayu Saraswati Djojohadikusumo anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra di  meriahkan dengan kasidahan, pembacaan sari tilawah serta tausyiah agama yang disampaikan oleh KH.Nurzaeni Suhanda dan Ustad Fadlan Garamatan dari Papua.



Disela acara itu ketika Ketua Umum RAMPAS yang di dampingi oleh wakil ketua 1 Delvi Tasar mengatakan bahwa jika sumber daya alam dan manusia yang kita punya dikelola dengan tepat maka bangsa ini dapat menjadi bangsa yang terhormat, "Kita harus sadarkan sebanyak banyaknya warga negara Indonesia, kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi bangsa yang terhormat, sehingga pemerintah kita jadi kuat karena berdaulat adil makmur dan rakyatnya hidup sejahtera," sebutnya.


Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kiri), bersamaKetua DPW RAMPAS DKI Hj Ummi Ella (kanan).


Dalam kesempata itu meskipun di iringi hujan gerimis, Hj Ummi Ella menyebutkan, "RAMPAS dapat membawa lampu dan sinar kedepan untuk membuka jalan agar Prabowo-Sandi dapat memperjuangkan apa yang menjadi program dari visi dan misi serta program lainnya, yaitu memastikan lapangan pekerjaan bahwa anak dan cucu kita berdiri diatas kaki sendiri sehingga bisa menjadi ‘BOSS’ di negaranya sendiri, "terangnya.



Selanjutnya Hj Ummi Ella menambahkan, bahwa stabilan harga barang bahan pokok yang terjangkau yang paling di prioritaskan oleh Capres dan cawapres Prabowo-Sandi.


Ketua DPW RAMPAS DKI Hj.Ummi Ella menyerahkan tumpeng kepada M. Junaidi Ketua DPC RAMPAS Penjaringan


Di kesempatan itu juga Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan rasa terimakasih terhadap RAMPAS (Relawan Mendukung Prabowo Sandi) yang sangat masif memperjuangkan untuk memenangkan Prabowo Sandi,

 

"Perjuangan ini bukan hanya perjuangan BPN, namun perjuangan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia berdaulat adil dan makmur atas  pemenangan Prabowo Sandi untuk memperioritaskan lapangan pekerjaan dan lebih fokus dalam sumber daya alam dan sumberdaya manusia, kita memilki semuanya untuk kebutuhan rakyat Indonesia tapi kok malah sekarang ini semua jadi impor dan oleh sebab itu Prabowo Sandi ingin melaksanakan amanah undang undang no 33, agar Indonesia betul betul berdaulat adil dan makmur, “paparnya.


Ketua Umum RAMPAS T. Helmi saat memotong tumpeng


Sementara itu M.Junaidi ketua DPC RAMPAS Penjaringan tegas mengatakan, "Kami berharap kedepannya RAMPAS lebih solid dan lebih kompak selalu menjaga dan memenangkan Prabowo Sandi di wilayah Penjaringan Jakarta Utara" tutupnya. (randi candra)


Baca selengkapnya »

Minggu, Februari 24, 2019
Calon wakil presiden Ma’ruf Amin. (Foto: Istimewa)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) merancang konsep baru pada debat ketiga. Di mana, adanya pertanyaan yang diajukan selain dari panelis.

Menurut calon wakil presiden Ma’ruf Amin, hal ini tidak menjadi masalah, dan akan ikut aturan KPU.

"Kita ikut saja aturan KPU. Bagaimana KPU, seperti apa kata KPU, keputusannya kita ikuti. Siap saja. Kita ini tidak macam-macam kok," ujar Ma'ruf di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/2).

Dia pun menyerahkan sepenuhnya bagaimana nanti Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, dan KPU menyepakati bersama.

"Ketika ada yang disepakati KPU, TKN, dan BPN, ya itu menjadi kesepakatan bersama," ungkap Ma'ruf.

Debat ketiga Pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan. Debat ketiga nanti hanya mempertemukan cawapres kedua kubu, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. (mdk)
Baca selengkapnya »

Minggu, Februari 24, 2019
Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto
MEDAN-- Dalam rangka silaturahmi akbar di Medan, Sabtu baru-baru ini, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji, jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019, kabinet mendatang berisi orang-orang yang benar-benar bersih dan antikorupsi. Pada kesempatan itu, dirinya (Prabowo-red), secara tegas menyatakan dia tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan korupsi.

Sebelum ditunjuk sebagai menteri, lanjut Prabowo, mereka harus terlebih dahulu menandatangani fakta integritas tidak akan memperkaya diri maupun keluarga serta saudara-saudaranya selama menjabat sebagai menteri.

"Kalau dia tidak mau menandatangani fakta integritas antikorupsi, dia tidak boleh duduk di kabinet. Itu komitmen kami sejak awal agar bangsa ini benar-benar bersih dari korupsi," katanya.

Pada acara bertemakan "Semangat Sumut untuk Prabowo-Sandi Membangun Demokrasi yang Beradab Menuju Indonesia Menang", Prabowo mengatakan, mereka akan memperbaiki semua hal, termasuk gaji PNS, hakim, jaksa, dokter, perawat, camat, bupati, dan gubernur menjadi lebih baik lagi agar semuanya lebih fokus bekerja dan tidak melakukan korupsi.

"Rapi kalau semua sudah diperbaiki, masih juga ada yang mau korupsi, tidak bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan rakyat kita kepada mereka," katanya.

Ia lantas menekankan, "Kita ingin menjadi negara besar maka semua hal-hal yang berbau korupsi harus dibinasakan."

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal Indonesia sebagai negara produsen, seperti sawit, kopi, dan karet.

Namun, petani tidak bisa tersenyum pada saat panen karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya produksi.

"Bagaimana mereka bisa tersenyum? Pada saat panen justru pemerintah impor dari luar. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita bantu petani supaya makmur, petambak, peternak, dan semuanya harus bisa menikmati kekayaan bangsa ini," katanya.

Pemilu 2019 diikuti dua pasangan kontestan, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (nomor 02), dan pasangan petahana, Jokowi-KH Ma'ruf Amin (nomor 01). (ant)
Baca selengkapnya »

Sabtu, Februari 23, 2019
Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
"Tahun kemarin yang kita bagi Rp19 triliun, tahun ini Rp34 triliun, 2 kali lipat, nanti kalau ada anggaran tambah lagi”

KEPADA para warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dana bantuan tersebut untuk bijak digunakan. Apalagi, lebih kurang satu bulan lebih lagi, tahap kedua PKH akan disalurkan, yakni bulan April mendatang.

"Penggunakan PKH kalau bisa direm, untuk ditabung, kalau bisa nanti tahapan kedua April jangan banyak-banyak mengambilnya, berbondong-bondong ke ATM, perencanaan keuangan itu penting," kata Presiden Joko Widodo di Gedung Laga Tangkas, kompleks stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat pada Jumat.
  
Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT yang dihadiri oleh 1.900 orang baik penerima PKH, BPNT maupun pendampingnya. Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
  
Alokasi anggaran PKH pada 2019 mencapai Rp34,4 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah Rp19,2 triliun pada 2018.
  
Peningkatan ini diikuti dengan perubahan skema. Skema bantuan yang semula rata menjadi bervariasi dimana indeks bansos PKH 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesehateraan sosial.

"Tahun kemarin yang kita bagi Rp19 triliun, tahun ini Rp34 triliun, 2 kali lipat, nanti kalau ada anggaran tambah lagi, mungkin PKH dan mungkin bantuan pangan non tunai kita tambahkan, tapi ibu-ibu penggunannya harus hati-hati betul. Kalau bisa ada peluang usaha bisa dikembangkan misalnya jualan kelontong, sembako di rumah, warung bakso, gorengan di rumah, akan berkembang," jelas Presiden.
  
Ada tujuh komponen yang ditetapkan pemerintah untuk mendapat dana tambahan. Rinciannya adalah ibu hamil mendapat Rp 2,4 juta, balita mendapat Rp2,4 juta, anak SD mendapat Rp900 ribu, anak SMP mendapat Rp1,5 juta, anak SMA mendapat Rp2 juta, lansia di atas 60 tahun mendapat Rp2,4 juta, penyandang disabilitas mendapat Rp2,4 juta dengan setiap keluarga dibatasi mendapatkan dana untuk maksimal empat komponen.
  
Jadwal penyaluran bansos PKH tahun 2019 juga berubah dari tadinya Februari, Mei Agustus dan November menjadi Januari, April, Juli dan Oktober. (ant)
Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 22, 2019
Ilustrasi
KENDARI -- Bupati Buton Selatan (Busel) nonaktif, Agus Feisal Hidayat, divonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 2 tahun pasca menjalani hukuman.

Amar Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Haki, Khusnul Khotimah di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A, Rabu (20/2/2019).

Selain hukuman bui 8 tahun, Agus juga dipastikan tak akan mendapatkan remisi. Sebab, dalam kasus ini, ia bukan sebagai justice collaborator.

Kemudian Agus juga dihukum membayar denda Rp700 juta. Bila tidak membayarnya, ia akan mendapatkan tambahan kurungan 6 bulan penjara.

Tidak hanya itu, Agus juga dikenai pasal tambahan uang pengganti Rp378 juta dan pencabutan hak politik selama dua tahun. Vonis yang diterima Agus ini, dua tahun lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK selama 10 tahun penjara dan pidana tambahan uang pengganti Rp578 juta subsider 2 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Agus terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap berbentuk fee proyek dari pengusaha Tony Kongres alias Achucu dan Simon Liong alias Chencen dengan nilai total Rp578 juta.

Agus divonis melanggar pasal 12 Huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. Serta, pasal 17 dan 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang uang pengganti.

Usai sidang, Agus disambut tangis dan pekikan takbir keluarga. Salah satunya adalah sang ayah, LM Sjafei Kahar, yang juga mantan Bupati Buton.

Mata Sjafei tampak berkaca-kaca. Tak terkecuali pula putri Agus, berinisial L. Ia menangis sejadi-jadinya saat memeluk ayahnya yang hendak dibawa ke mobil tahanan.

Kepada wartawan, Agus tak banyak memberikan komentar ihwal putusan majelis hakim tersebut. "Nanti dilihat," singkatnya sembari berlalu.

Sementara itu, kuasa hukum Agus, La Ode Abdullah, menolak memberikan pernyataan. Ia malah mengarahkan awak media untuk bertanya ke Agus.

"Jangan tanya sama saya. Sudah putus itu kayaknya. Mereka akan pikir-pikir dulu," katanya singkat.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Eva Yustisiana mengaku masih akan pikir-pikir untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim ini. Bagi KPK, berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim telah menerima sebagian besar tuntutan mereka.

"Cuman pengurangan hukuman dan pengurangan hak politik saja (diturunkan)," katanya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 23 Mei 2018 terhadap Agus dan pengusaha Tony serta Simon terkait dugaan suap fee proyek di Pemkab Busel. Dari OTT itu, KPK menyita Rp400 juta. (bt)
Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 22, 2019
Ilustrasi
TEGAL -- Selasa (19/2) siang, Polres Tegal Kota menangkap Senari (60) dan Sukosoh (50) terduga pelaku pemalsuan uang. Senari diringkus polisi saat berada di Pasar Pagi, Kota Tegal.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 16 lembar, uang asli Rp 1,2 juta, pecahan uang Rp 50 ribu 7 lembar, pecahan Rp 20 ribu 20 lembar, pecahan Rp 10 ribu 36 lembar dan pecahan Rp 5 ribu 6 lembar. Dan satu buah handphone.

Kapolresta Tegal AKBP Siti Rondhijah mengatakan, pengungkapan kasus upal berawal dari laporan warga kepada polisi yang melakukan patroli. "Pelaku (Senari) ketika itu sedang berada di sekitar Pasar Pagi," katanya, Kamis (21/2).

Saat Senari digeledah, polisi mendapati uang Rp 1,6 juta dengan uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Ia pun lantas diamankan ke Satuan Reskrim.

Dalam melakukan aksinya, warga Desa Kaliwungu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal itu menggunakan modus menukar atau membeli di pasar dengan upal. Ada sebanyak 100 lembar upal yang ia gunakan.

"Dari keterangan pelaku, kita kemudian lakukan pengembangan. Dan mengamankan pelaku lainnya (Sukosah)," jelas Rondhijah.

Sukosah diduga sebagai penjual upal kepada Senari. Diketahui Sukosah beralamatkan di Desa Sidomaju, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

Polisi saat masih memburu satu pelaku lainnya. Atas kasus ini, pelaku akan dikenakan pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. (kpr)
Baca selengkapnya »

Jumat, Februari 22, 2019
Eni Maulani Saragih. (Foto: Istimewa)
JAKARTA -- Selasa (19/2), Mantan wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi terkait tuntutan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
 
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut delapan tahun penjara serta denda sebesar Rp 300 juta subsidair empat bulan kurungan, selain itu Eni juga dituntut untuk dijatuhkan  pidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa Eni Maulani Saragih selesai menjalani pidana pokok.
 
Dalam pleidoinya, Eni menyebut dirinya bukan pelaku utama dalam perkara korupsi yang ia hadapi. Eni menegaskan keterlibatannya hanya karena menjalankan perintah pimpinan partai.
 
"Keteribatan saya dalam proyek PLTU Riau 1 bukanlah sebagai pelaku utama. Tetapi, semata karena saya petugas partai yang mendapat penugasan dari pimpinan partai," kata Eni saat membacakan pleidoi di hadapan majelis hakim, Selasa (19/2).
 
Diketahui, saat itu pimpinan partai berlambang pohon beringin itu masih Setya Novanto. Eni menuturkan, Novanto yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. Eni diminta untuk membantu pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan proyek PLTU Riau 1 karena saat itu ia berada di Komisi VII DPR RI yang menanungi urusan energi.
Masih dalam nota pembelaannya, Eni juga meminta maaf kepada masyarakat di Jawa Timur. Khususnya, Eni meminta maaf kepada warga di daerah pemilihannya di Dapil X yang meliputi Gresik dan Lamongan.
 
"Beribu kata maaf saya lontarkan kepada masyarakat, khususnya kepada warga yang menaruh harapan pada saya saat saya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019," tutur Eni.
 
Dalam pleidoinya, Eni juga meminta maaf kepada masyarakat di Temanggung. Eni mengakui menggunakan uang yang dia terima dari pengusaha untuk keperluan suaminya mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.
 
Selain itu, Eni juga mengaku amat menyesali perbuatannya. Bahkan, tuntutan 8 tahun yang dilayangkan Jaksa KPK pun langsung menghantui dirinya, lantaran terlibat kasus PLTU Riau-1 ini, Eni harus berpisah dari keluarga.
 
"Saya terkaget oleh tuntutan 8 tahun yang dibacakan jaksa penuntut umum pada 6 Februari 2019 melihat Anak saya menangis di ruangan sidang ini, itu yang saya rasa paling menyedihkan hati saya pada saat itu," ungkap Eni.
 
"Saya menyesal apa yang terjadi pada diri saya saya bertobat," tambah dia.
 
Eni pun mengaku bahwa ia menerima konsekuensi atas perbuatannya, "tapi saya mohon keadilan hukuman yang saya jalani kepada majelis hakim yang mulia membaca tuntutan yang menolak justice collaborator saya untuk diri saya," tuturnya.
 
Menanggapi pleidoi Eni, Jaksa KPK menegaskan masih tetap pada tuntutan mereka. Sementara Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang dan akan melanjutkan persidangan pada Jumat (1/3) pekan depan dengan agenda pembacaan putusan.
 
Dalam tuntutannya, Jaksa KPK meyakini Eni Saragih bersalah karena menerima uang suap sebesar Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Selain itu, Eni juga diyakini telah menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha.
 
Dalam tuntutan, uang yang diterima Eni tersebut agar membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.
 
Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.
 
Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas. Menurut jaksa, sebagian uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Selain itu, untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung. (rep)
Baca selengkapnya »

Kamis, Februari 21, 2019
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Istimewa)
"Keluarga kami adalah keluarga yang majemuk dan memegang kuat Pancasila yang terdiri atas berbagai agama. Mustahil Prabowo Subianto mau mendirikan negara khilafah"

JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat memegang kuat nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Prabowo menghabiskan lebih dari separuh usianya sebagai prajurit.

Pernyataan Hashim ini sekaligus menjawab fitnah yang ditujukan kepada Prabowo di tengah hiruk-pikuk pemilihan presiden 2019. Ada anggapan kedekatan Prabowo dengan kelompok Islam yang mendukungnya maju sebagai capres pilihan umat sebagai pintu masuk berdirinya negara khilafah.

Menurut dia, tidak mungkin calon presiden nomor urut 02 itu meninggalkan Pancasila apalagi mendirikan negara khilafah.

"Keluarga kami adalah keluarga yang majemuk dan memegang kuat Pancasila yang terdiri atas berbagai agama. Mustahil Prabowo Subianto mau mendirikan negara khilafah," ujar Hashim Djojohadikusumo saat berpidato di acara Pengukuhan Pengurus Gerindra Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu 20 Februari 2019.

Hashim menjelaskan, kedekatan Prabowo dengan segala komponen anak bangsa ini adalah bertujuan untuk merangkul semua suku, agama, golongan, dan ras dalam upaya memperkuat nilai NKRI dan Pancasila.

"Karena, kesenjangan sosial, ketidakadilan didalam masyarakat bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghasut terjadinya disintegrasi bangsa. Membenturkan yang kaya dan miskin," tutur adik kandung Prabowo tersebut.

Hashim juga kembali menegaskan Pancasila tidak hanya menyangkut kepercayaan seperti yang termaktub di Sila Pertama saja. Terdapat pula empat sila lainnya yang saling berkaitan dan sudah menjadi cita-cita luhur pendiri bangsa. (sn)
Baca selengkapnya »

Rabu, Februari 20, 2019
Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa)
MAKASSAR -- Calon wakil presiden RI nomor urut 1, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa generasi milenial harus menyiapkan diri sebagai estafet perjuangan pembangunan bangsa.

"Saudara-saudara harus menyiapkan diri sebagai estafet perjuangan," kata Ma'ruf saat menemui Komunitas Milenial Ma'ruf Amin for Indonesia (KAMI Indonesia) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. 

Lanjut Ma'ruf menyampaikan, dirinya senang kaum milenial pendukung Jokowi dan dirinya selama ini ikut memberikan bantuan pemikiran dan ikut bergabung dalam rangka pembangunan nasional.  Karena menurutnya, millenial tidak hanya sekadar menyumbangkan suara, tapi juga pemikiran-pemikiran.

"Milenial tidak hanya menyumbangkan suara tapi juga pemikiran-pemikirannya," jelas Ma'ruf.

Dia pun menekankan Presiden Jokowi sering mengatakan pemerintah ingin menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan yang andal dan mempunyai fighting spirit. 

Ma'ruf mengatakan saat ini Indonesia tengah menuju generasi 4.0. Dia berkelakar bahwa dirinya dapat dikatakan sebagai generasi 7.0, karena sudah berusia kepala tujuh, sebagai generasi yang bertugas menyiapkan segala sesuatunya bagi generasi mendatang. 

Ma'ruf mengatakan generasi muda harus disiapkan agar memiliki daya saing dan semangat tinggi serta kompetensi. 

Dan dia pun meminta agar generasi milenial tidak terpengaruh untuk ikut menyebarkan hoaks. (ant)
Baca selengkapnya »

Selasa, Februari 19, 2019

Jakarta -- Jagat dunia maya dihebohkan dengan adanya sebuah video beredar yang merekam sejumlah ibu-ibu sedang asyik berjoget ria dengan menginjak-injak benda identik dengan sajadah untuk salat.

Video viral ‘senam diatas sajadah’ terebut mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

Seperti diantaranya ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menolak alasan calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta yang menginjak-injak sajadah karena alasan sajadah tersebut sudah tidak terpakai lagi alias bekas.

"Apakah ada yang namanya sajadah bekas? Sekali pakai kan juga bekas," ujarnya di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Fadli mempertanyakan bagaimana mendefinisikan soal sejadah bekas tersebut. Baginya, sajadah akan selalu menjadi sajadah yang digunakan untuk beribadah.

"Sajadah ya sajadah, tempat atau alat untuk melakukan ibadah, orang bisa sepuluh tahun dua puluh tahun gunakan sajadah," tegasnya.

Terkait Video viral ‘senam diatas sajadah’, pihak kepolisian bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan sejumlah orang terkait video yang diambil di wilayah Rukun Warga (RW) 05 Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Termasuk memeriksa calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari PDIP Doddy Akhmadsyah Matondang yang terlihat dalam video itu.

Hasil pemeriksaan menyebut bahwa sajadah yang dipakai adalah sajadah bekas dan dulunya dipakai musala di sekitar lokasi acara tersebut.

Doddy Akhmadsyah Matondang telah meminta maaf atas peristiwa ini. Melalui sebuah video, Doddy juga menyebut sajadah yang dipakai adalah bekas.

“Dengan kekhilafan saya, tanpa kesengajaan saya, tanpa kesadaransaya,  memakai sajadah yang kata panitia sudah tidak terpakai lagi. Tapi di samping itu saya akui itu salah,” tegasnya. (adv/rm)
Baca selengkapnya »

Selasa, Februari 19, 2019

Ketua Umum Relawan Aksi mendukung Prabowo-Sandi (RAMPAS), Tengku Helmi.



Jakarta, SNews -- Debat calon yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 yang lalu telah menunjukan keunggulan Prabowo Subianto sebagai figur seorang pemimpin. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Relawan Aksi mendukung Prabowo-Sandi (RAMPAS), Tengku Helmi, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

 

Lanjut Helmi mengatakan bahwa komitmen Prabowo untuk membangun infrastruktur untuk rakyat adalah bukti kepemimpinan sebagai sosok yang pro Rakyat.


Ketua Umum RAMPAS T. Helmi bersama relawan RAMPAS


Di sisi lain, Tengku Helmi juga menilai kebijakan ekonomi Prabowo yang menitikberatkan peran negara dalam mengelola perekonomian yang mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bentuk nyata patriotisme seorang pemimpin.

 

Sementara itu, Wakil Ketua RAMPAS Bidang Strategi dan Kemenangan Pemilu menilai debat capres kedua menunjukkan posisi Prabowo sebagai negarawan.

 

"Komitmennya dalam menegakkan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945, menjadi bukti Prabowo sebagai negarawan," sebutnya. (R-01)



Baca selengkapnya »

Senin, Februari 18, 2019
Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Jakarta -- Dalam dua kali debat publik, Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dinilai menampilkan figur yang santun dan nasionalis.

Hal ini dikatakan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dian Fatwa.

Hal itu, kata Dian, terlihat dari sikap Prabowo yang tidak pernah mau menyerang sisi pribadi dalam debat. "Prabowo tidak pernah mau menyerang pribadi dalam debat namun justru mengapresiasi kinerja pemerintah yang baik," kata Dian kepada wartawan di Jakarta, Senin, seperti dilansir Antara.

Ia menilai sikap Prabowo yang tidak mau menyerang pribadi itu menegaskan bahwa Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut orang yang fair. Menurut dia, sikap tersebut harus dihargai karena Prabowo berkomitmen tidak mau menyerang pribadi seseorang namun memilih mengkritisi kebijakan. "Ia sangat baik, bahkan terlalu baik dan tidak mau menyerang personal," katanya.

Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono, menilai secara umum penampilan kedua capres dalam debat kedua sudah lebih baik dibanding debat pertama yang kaku karena kungkungan kisi-kisi. Dari sisi penampilan menurut dia, dalam penyampaian pendapat dan tanggapan, ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Prabowo, perbedaan itu terletak pada narasi yang dibangun dan pilihan diksi keduanya.

"Meskipun banyak yang geregetan gara-gara Prabowo terlalu santun, namun pilihan strategi ini menurut saya sudah dipikirkan masak," ujar dia.

Ia menyoroti tentang sosok Prabowo yang sebelumnya dipersepsikan sebagai sosok yang kaku dan otoriter apalagi masa lalunya yang penuh tuduhan membuat stigma negatif melekat.  Menurut dia, di Pilpres 2014, Prabowo belum sepenuhnya bisa keluar dari "jeratan" stigma itu namun di Pilpres 2019 seolah melihat the new Prabowo yang lebih sabar, lebih humoris dan genuine. (ant)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.